Jasad Gelandang Pantai Gading Terbang Ke Rumah Untuk Dimakamkan

Jasad Cheick Tiote telah diterbangkan kembali ke Pantai Gading untuk proses pemakaman. Tiote, 30 tahun, yang merupakan anggota klub Pantai Gading yang memenangkan Piala Afrika 2015. Ia ambruk dan meninggal dalam sesi latihan dengan klubnya di China pekan lalu. Kabar kematiannya tentu telah membuat banyak orang yang seakan tidak percaya. Banyak juga yang merasa kehilangan.

Banyak yang Merasa Kehilangan

Mantan gelandang Newcastle United, Cheick Tiote adalah pemain yang berbakat. Dalam tujuh tahun di United, pemain Pantai Gading membuat lebih dari 150 penampilan, termasuk tiga musim lalu. Dia bergabung dengan tim lapis kedua China Beijing Enterprises pada bulan Februari lalu. “Dengan kesedihan yang mendalam, saya memastikan bahwa Cheick Tiote dengan sedih meninggal dunia hari ini setelah ambruk dalam latihan,” kata juru bicara Emanuele Palladino.

Lahir di Pantai Gading, Tiote adalah bagian dari klub Pantai Gading yang memenangkan Piala Afrika 2015. Dia memulai karir profesionalnya di Belgia bersama Anderlecht pada tahun 2005 sebelum pindah ke klub Belanda FC Twente, di mana dia membuat 86 penampilan dan memenangkan gelar liga Eredivisie di musim 2009-10 di bawah manajer Steve McClaren.

Tiote, seorang gelandang bertahan, kemudian masuk Newcastle pada 2010 seharga £ 3.5 juta. Kemudian, pada bulan Februari 2011, ia mencetak gol yang tak terlupakan saat Newcastle United bangkit dari ketertinggalan 4-0 dengan Arsenal di Liga Primer. Setelah itu, Dia bergabung dengan Beijing Enterprises Group FC dengan biaya yang tidak diungkapkan pada Februari 2017.

Sebuah pernyataan dari Newcastle mengatakan: “Kami sangat terpukul karena mengetahui kejadian tragis dari Cheick Tiote pada usia 30 tahun. Pikiran semua orang di Newcastle United bersama keluarga, teman, rekan satu tim dan keluarga Cheick, semuanya terhubung dengan klub yang diwakilinya.”

Manajer Newcastle Rafa Benitez mengatakan: “Dengan sedih sekali sore ini saya mengetahui kematian Cheick. Sepanjang waktu saya mengenalnya, dia adalah seorang profesional sejati, berdedikasi dan terutama, pria hebat. Hati kami pergi ke keluarga dan teman-temannya pada saat yang menyedihkan.”

Senyumnya Menerangi Ruangan

Peter Beardsley mengatakan; “Cheick adalah salah satu yang terbaik yang kami miliki dalam hal sikapnya. Dia memiliki selera humor yang jahat, dia kelas atas dan dia pasti akan terjawab di kota ini.” Beardsley, yang masih berada di staf di Newcastle, menambahkan: “Dia berlatih maksimal setiap hari dan merupakan contoh cemerlang bagi anak-anak dewa poker di klub kami. Dia suka mengatasi – dia tidak mengerikan, tapi sangat agresif. Waktu ia melihat bola ia mengejar untuk mendapatkannya.

“Dia juga sangat lucu di ruang ganti, dia memiliki senyum cemerlang dan dia menerangi ruangan saat dia tersenyum. Dia fantastis,” lanjut Beardsley. Tentang gol Tiote melawan Arsenal, Beardsley juga menambahkan: “Itu adalah tendangan voli yang luar biasa dan itu tidak mungkin terjadi pada orang yang lebih baik.”

Pada hari Selasa ada sebuah upacara peringatan yang diadakan di ibukota Cina, dihadiri oleh keluarga, teman dan mantan rekan satu tim. Banyak orang tentu memahami bahwa keluarga Tiote ingin dia dimakamkan di kota kelahirannya Yamoussoukro namun Federasi Sepak Bola Pantai Gading memilih Abidjan.

Ratusan orang, termasuk mantan pelatih Elephant Herve Renard, berada di bandara internasional Abidjan untuk menerima jasad Tiote pada hari Kamis. Striker Manchester City, Wilfried Bony, bek Celtic Kolo Toure dan mantan pemain depan Arsenal Gervinho juga hadir dalam penyambutan jenazah tersebut. Toure menggambarkan mantan gelandang Newcastle United itu sebagai “pemain hebat, seorang pejuang” dan mengatakan bahwa dia “terkejut” dengan kematiannya

Fraksi Tolak Hak Angket Sebaiknya Konsisten

Berita mengenai hak angket yang dilayangkan DPR terhadap KPK, masih menjadi polemik. Di tengah banyaknya kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK, ternyata DPR malah mengeluarkan hak angket. Meskipun begitu, ternyata masih ada fraksi yang menolak pengajuan hak angket terhadap KPK. Pihak KPK mengkhawatirkan bahwa adanya pengajuan hak angket itu, akan memberikan gangguan pada proses-proses hukum yang sedang ditangani.

 

Ada 6  Fraksi Tolak Hak Angket

Febri Diansyah, selaku juru bicara KPK menegaskan, “Kami perlu mencermati lebih lanjut, terutama pada fraksi yang telah menyatakan penolakannya, agar tetap konsisten menolak”. Hal itu diungkapkan Febri di Gedung KPK Jakarta pada senin 1 Mei 2017 lalu. Tak hanya itu saja, Febri juga mengatakan kalau, di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), hak angket dapat digunakan untuk penyelidikan, untuk kebijakan pemerintah yang penting, strategis dan berdampak luas, serta kepastian terlaksananya undang-undang oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, kalau hak angket yang tengah dilayangkan oleh DPR, memiliki tujuan untuk mendesak KPK, agar mau membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani. Miryam merupakan seorang anggota DPR yang sekarang ini telah dinobatkan menjadi tersangka pemberian keterangan  palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.  Febri menambahkan, “ Jika ada bukti yang dipublikasikan di luar proses hukum bandar togel sgp yang sedang berjalan, maka tentu saja memiliki resiko yaitu mengganggu kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Perlu adanya pembedaan antara ranah penegakan hukum dan ranah politik”.

Memang sidang paripurna DPR untuk menyetujui usulan adanya hak angket yang dilayangkan kepada KPK, telah diputuskan oleh wakil ketua DPR, Fahri Hamzah pada hari jumat 28 April lalu. Ketika itu, terdapat 26 orang anggota DPR dari 8 fraksi yang menyetujui usulan hak angket tersebut. Walaupun demikian, ternyata ada juga fraksi yang menolak hak angket dan akan melakukan penarikan tanda tangan anggotanya pada usulan hak angket. Terdapat enam fraksi yang menunjukkan penolakannya adalah Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Refly Harun : Pelaksanaan Hak Angket Cacat Hukum

Hal itu mendapatkan tanggapan dari Refly Harun, yang merupakan pengamat hukum tata Negara. Menurutnya, fraksi di DPR yang melakukan penolakan, semestinya mengajukan pembatalan terhadap hak angket tersebut. Karena bila tidak dilakukan pembatalan, hak angket itu bisa terus berjalan.

“Menurut saya, semestinya fraksi yang menolak hak angket mengusahakan pembatalan penggunaan hak angket di sidang paripurna setelah masa reses ini. Mereka dapat mengajukan surat pembatan ke Bamus, kemudian ke pimpinan setelah dilakukan pembahasan di Bamus, lalu diputuskan dalam sidang paripurna, apakah hak angket tersebut tetap inging dilanjutkan atau tidak”. Pernyataan tersebut disampaikan Refly pada hari kamis malam, 4 Mei 2017.

Tak hanya itu saja, Refly juga menuturkan kalau pelaksanaan hak angket KPK tersebut cacat hukum, karena hak angket tidak pas diterapkan ke KPK. Selanjutnya, pada proses pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Fahri Hamzah, selaku Ketua DPR, menurut Refly juga tidak sesuai, karena rapat sudah ketuk palu, padahal belum ada musyawarah mufakat. Padahal seharusnya, bila belum ada musyarawarah mufakat, sebaiknya dilaksanakan voting.

Refly menjelaskan kalau tindakan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, saat memimpin sidang paripurna tersebut, seharusnya dilaporkan ke dewan etik DPR, sebab semestinya seorang pemimpin sidang tidak memihak pada salah satu kubu, tapi bersikap netral.

Berdasarkan pernyataan Refly, ternyata ada dua hal yang bisa membatalkan hak angket, yaitu melakukan pembatalan dari sidang paripurna lagi dan pengadilan.

Penetapan Hak Angket DPR Terhadap KPK Dikritik ICW

KPK memang beberapa waktu ini sedang menangani kasus besar yang melibatkan banyak orang, yaitu e-KTP. Seperti yang diketahui bahwa dana untuk e-KTP dikorupsi oleh banyak pihak sebesar 2,3 triliun dari total dana 5,9 triliun. Setelah belum lama ini, Novel Baswedan yang merupakan penyidik KPK, disiram air keras oleh orang tak dikenal. Pihak DPR juga mengajukan hak angketnya terhadap KPK. Hal itu tentu saja mendapatkan kritikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Donal Fauzi, seorang peneliti ICW, sangat kuat kemungkinan dari hak angket berhubungan dengan kasus raksasa yang sedang ditangani oleh KPK.

Hak Angket : DPR Ingin Lindungi Seseorang

Menurut Fariz, “ bagaimanapun juga kasus e-KTP telah diselidiki oleh KPK, dalam persidangan e-KTP juga telah memanggil saksi-saksi. Dalam kasus e-KTP juga telah dilakukan penekanan. Angket memang tak dapat dilepaskan dari perjalanan dalam kasus e-KTP”. Hal tersebut diungkapkannya, setelah menjadi pembicara di acara ‘ Polemik Meriam DPR untuk KPK’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada sabtu 6 Mei 2017. Memang selama persidangan kasus e-KTP, telah memanggil beberapa orang saksi. Dan yang mengagetkan, Fariz mengungkapkan kalau hak angket KPK ditujukan untuk melindungi seseorang, meskipun dia tidak ingin menyebutkan namanya.

Faris menjelaskan, bahwa “ Saya tidak ingin menyebutkannya. Silahkan publik menyimpulkan sendiri. Dengan hak angket, pasti akan ada orang yang dlindungi”. Seperti yang diketahui, kalau Masinton Pasaribu, yang merupakan politikus dari fraksi PDIP lah yang memiliki ide atau sebagai inisiator hak angket terhadap KPK tersebut. Dia mengatakan kalau angket itu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap KPK dan tidak masuk ke ranah perkara.

Masinton menjelaskan, “ Kita tidak akan masuk ke ranah yudisial. Seolah terlihat bahwa DPR akan melakukan penyelidikan terhadap perkara yang ditangani KPK. Kami ingin KPK sesuai SOP atau belum. Kami tidak masuk ke ranah hukum. Tugas DPR adalah melakukan pengawasan Judi online ke KPK dan tidak masuk ke ranah perkara”. Hal itu diungkapkan Masinton saat diskusi yang dilaksanakan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei, hari sabtu.

Mahfud MD Dukung KPK

Meskipun begitu, ternyata Prof Mahfud MD, selaku pakar hukum tata Negara mengkritik tindakan DPR, karena dianggap tidak tahu mengenai peraturan pengajuan angket. Kejadian itu dianggap bertentangan dengan Pasal 77 ayat (3) UU MD3. Menurut pernyataan Mahfud, KPK bukanlah sebuah lembaga pemerintahan atau eksekutif.

Mahfud MD menjelaskan, “ Pemerintah memiliki artian yang luas, yaitu melingkupi semua lembaga Negara dan artian sempit, hanya eksekutif. Di UUD Negara kita pemerintah hanya eksekutif. Berdasarkan penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang dapat diangket oleh DPR adalah pemerintah dan lembaga pemerintah non kementerian, dan KPK bukan pemerintah. Hal tersebut dijelaskan oleh Mahfud pada hari sabtu lalu tanggal 29 April 2017.

Tak hanya itu, Mahfud juga menambahkan kalau pihak KPK tak perlu menghiraukan angket yang diajukan oleh DPR. Dan menurutnya, KPK dipersilahkan untuk membuka hasil penyelidikan dan penyidikan di pengadilan.

“KPK terus berjalan saja sesuai dengan hak yang juga telah dijamin oleh undang-undang untuk tidak membuka hasil penyelidikan dan penyidikan, kecuali di depan pengadilan. Mengenai angket DPR dibiarkan saja jalan terus, tapi KPK juga dapat jalan lebih kencang. Angket DPR tidak perlu dipusingkan, itu urusan remeh. Ayo KPK! Silahkan saya DPR menyelidiki KPK dengan hak angket”.

Dukungan Penuh Bagi Perempuan Yang Cuti Melahirkan Untuk Mendapatkan Gaji

Kabar gembira bagi Anda PNS yang sedang mengambil cuti melahirkan, karena Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung gaji penuh, bahkan tidak hanya gaji pokok tanpa tunjangan. Menurutnya hamil dan melahirkan itu bukan liburan, namun tugas yang sangat berat.

Usulan pemberian gaji penuh bagi PNS hamil

Tenyata usulan untuk pemberian gaji penuh termasuk tunjangan kinerja kepada pegawai negeri sipil (PNS) perempuan yang sedang mengambil cuti melahirkan, di terima oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Seperti yang di lakukan Sri Mulyani dalam acara dialog dengan pejabat wanita eselon dua dan tiga Kementerian Keuangan di Jakarta pada hari Jumat, 28 April 2017 yang menyatakan bahwa “Tunjangannya harus dibayar penuh, karena perempuan hamil Judi Bola itu bukan salahnya dia, tapi karena kerja sama. Dia bukan lagi liburan, karena itu tugas luar biasa berat”.

Menkeu ini mengatakan bahwa pemberian gaji penuh tersebut kepada perempuan bekerja yang sedang mengambil cuti melahirkan, di berikansebagai bentuk apresiasi kepada wanita yang selama ini telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga dan negara. Seorang anak yang di lahirkan nanti akan menjadi generasi penerus bangsa, untuk itu perlu ada sebuah kontribusi besar terhadap ibu yang melahirkannya.

Pandangan Sri Mulyani tentang peran seorang wanita dalam kerja

Lebih lanjut katanya, Apabila negara Indonesia mampu melalukan hal tersebut maka akan lebih maju dari Amerika Serikat, hal ini karena di Amerika Serikat,paternityleave-nya tidak dibayar. Apabila di lihat dari berbagai aspek baik kemajuan ekonomi, teknologi, maupun pendidikan negara Indonesia belum semaju di Eropa, namun lebih bagus jika di Kementerian Keuangan mulai mengikuti.

Dari adanya kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mengharapkan bahwa tidak ada lagi perbedaan perspektif antara laki-laki dengan perempuan saat ini. Menurut pendapatnya bahwa semua mempunyai kesempatan yang sama, termasuk kemampuan untuk menduduki jabatan sebagai pejabat eselon satu atau dua. Hal ini tentu sangat berbeda dengan jaman dahulu yang hanya memberikan kesempatan kepada laku-laki lebih besar.

Saat ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama yakni melalui pembuatan desain kebijakan untuk mengenali perbedaan itu. Tidak ada yang satu diuntungkan, satunya tidak di untungkan. Sri Mulyani bahkan menganggap bahwa semua belum sampai pada titik optimal, maka dari itu ambisi jangan sampai berkurang.

Dia memastikan dalam paya untuk mendorong pengarusutamaan gender juga sedang dilakukan oleh  pemerintah, di antaranya yaitu melalui penyusunan desain perencanaan belanja dalam APBN yang disesuaikan untuk menjawab isu-isu terkait permasalahan yang terjadi pada kaum perempuan. Seperti yang di kemukakannya

“Saya akan lihat seluruh pengarusutamaan berarti dari sisi konsekuensi APBN, bagaimana membuat dimensi gender dalam keseluruhan perencanaan maupun perancangan atau desain dengan budget. Jadi tidak hanya insiatif satu kementerian saja, melainkan merupakan policy nasional,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan negara Indonesia dapat belajar dari Togel online negara lain di atasnya diantaranya seperti  Kanada, hal ini supaya pengarusutamaan gender bisa berjalan secara efektif di seluruh Kementerian Lembaga, dan para perempuan juga mendapatkan kesempatan untuk mengabdi secara optimal kepada negeri.

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan “Kita akan lihat ada hal-hal yang kita bisa perbaiki dan perkuat. Saya bahkan telah mengundang negara-negara lain yang melakukan gender mainstreaming. Seperti di Kanada, menteri keuangannya mengatakan bahwa tidak ada program, kalau tidak ada analisa gendernya,”.