Polemik Fatwa Bermualamah Di Media Sosial

Beberapa waktu yang lalu. Majelis ulama indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial. Hal ini sempat menjadi perdebatan oleh netizen. Menkominfo dan MUI pun mengadakan diskusi terbuka mengenai hal ini. dikeluarkanya fatwa bersosial media ini,  dikarenakan maraknya hoax dan konten negatif yang mulai menyebar di sosial media.  Pihak menkominfo menanggapi positif fatwa ini, karena sejalan dengan kebijakan pemerintah yang ingin memerangi konten negatif di media sosial.

Fatwa Bermualamah Di Sosial Media

Menurut MUI keputusan untuk mengeluarkan fatwa ini, karena merasa tanggung jawab ulama untuk menghilangkan masalah yang muncul dari sosial media. Akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang memecah belah persatuan, hanya lewat sosial media. Pihak MUI juga sudah mencari banyak informasi mengenai isu yang saat ini sedang popular. Jadi  MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa begitu saja, tetapi sudah melaluo banyak diskusi perspektif dan regulasi yang ada.

Mui melakukan pendekatan holistik dan didukung oleh beberapa riset. Diharapkan adanya fatwa ini membuat pengguna sosial media, bisa melakukan tabayun terlebih dahulu. sebelum membuat masalah semakin besar. dengan adanya fatwa ini memang diharapkan, supaya konten negatif dan isu palsu tidak beredar lagi di masyrakat. Seperti menyebar berita bohong, fitnah, materi pornografi, menyebarkan kebencian dan masih banyak lainnya.

Netizen Lebih Beretika Dalam Bersosial Media

Fatwa bersosial media ini, memang memberikan tanggapan negatif dan positif dari para netizen. Fatwa ini sebenarnya langka awal yang dilakukan oleh MUI untuk memerangi konten negatif. Isi dari fatwa antara lain supaya netizen bisa lebih beretika dalam menggunakan sosial media. Harus ada panduan dalam menggunakan sosial media. Sehingga semua orang tidak bisa seenaknya memakai sosial media.

Selanjutnya akan ada regulasi mengenai bersosial media yang akan dikeluarkan pemerintah. Jadi jika melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan denda administratif, pidana, perdata, permintaan terbuka, kerja sosial dan lainnya. Hal ini juga masih sejalan dengan Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Sehingga tidak ada lagi isu-isu negatif yang bertebaran di sosial media.

Selain itu MUI dan pemerintah, berharap netizen lebih bijak dalam memakai sosial media. Bacalah semua hal yang ada di media sosial. Jangan mudah terpengaruh dengan apa  yang sudah dibaca dan lakukan riset ulang. Jadi jangan hanya percaya dengan satu sumber saja. saat ini banyak orang yang sangat mudah percaya dengan apa yang ada di sosial media. Padahal belum tahu kebenaranya seperti apa. Sehingga timbulah banyak perpecahaan dan penyebaran isu tidak benar di sosial media.

Menurut ketua MUI, saat ini pengguna sosial media sudah keblabasan. Sehingga menggunakannya pun tak terkendali sama sekali. Banyak pengguna sosial media yang dengan mudahnya menyebarkan konten negatif, konten yang penuh kebencian atau info yang tidak benar. MUI mengharamkan, pengguna media sosial untuk melakukan fitnah, bergunjing, mengadu domba atau menyebarkan permusuhan. Tidak ada lagi yang namanya bullying, dan permusuhan berdasarkan agama, suku, antar golongan dan ras.

Diharapkan keadaan yang sedang memanas karena sosial media, bisa menjadi lebih baik. Apalagi saat ini sering terjadi persekusi lewat sosial media. Bagi pengguna sosial media, harus bisa mengontrol apa yang ingin dia tulis. Gunakan sosial media dengan bijak., pemerintah pun berencana akan semakin gencar memblokir website judi online dan akun yang terlalu sering menyebar fitnas. Semoga fatwa bersosial media ini bisa menghentikan kebencian di indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *