Penetapan Hak Angket DPR Terhadap KPK Dikritik ICW

KPK memang beberapa waktu ini sedang menangani kasus besar yang melibatkan banyak orang, yaitu e-KTP. Seperti yang diketahui bahwa dana untuk e-KTP dikorupsi oleh banyak pihak sebesar 2,3 triliun dari total dana 5,9 triliun. Setelah belum lama ini, Novel Baswedan yang merupakan penyidik KPK, disiram air keras oleh orang tak dikenal. Pihak DPR juga mengajukan hak angketnya terhadap KPK. Hal itu tentu saja mendapatkan kritikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Donal Fauzi, seorang peneliti ICW, sangat kuat kemungkinan dari hak angket berhubungan dengan kasus raksasa yang sedang ditangani oleh KPK.

Hak Angket : DPR Ingin Lindungi Seseorang

Menurut Fariz, “ bagaimanapun juga kasus e-KTP telah diselidiki oleh KPK, dalam persidangan e-KTP juga telah memanggil saksi-saksi. Dalam kasus e-KTP juga telah dilakukan penekanan. Angket memang tak dapat dilepaskan dari perjalanan dalam kasus e-KTP”. Hal tersebut diungkapkannya, setelah menjadi pembicara di acara ‘ Polemik Meriam DPR untuk KPK’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada sabtu 6 Mei 2017. Memang selama persidangan kasus e-KTP, telah memanggil beberapa orang saksi. Dan yang mengagetkan, Fariz mengungkapkan kalau hak angket KPK ditujukan untuk melindungi seseorang, meskipun dia tidak ingin menyebutkan namanya.

Faris menjelaskan, bahwa “ Saya tidak ingin menyebutkannya. Silahkan publik menyimpulkan sendiri. Dengan hak angket, pasti akan ada orang yang dlindungi”. Seperti yang diketahui, kalau Masinton Pasaribu, yang merupakan politikus dari fraksi PDIP lah yang memiliki ide atau sebagai inisiator hak angket terhadap KPK tersebut. Dia mengatakan kalau angket itu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap KPK dan tidak masuk ke ranah perkara.

Masinton menjelaskan, “ Kita tidak akan masuk ke ranah yudisial. Seolah terlihat bahwa DPR akan melakukan penyelidikan terhadap perkara yang ditangani KPK. Kami ingin KPK sesuai SOP atau belum. Kami tidak masuk ke ranah hukum. Tugas DPR adalah melakukan pengawasan Judi online ke KPK dan tidak masuk ke ranah perkara”. Hal itu diungkapkan Masinton saat diskusi yang dilaksanakan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei, hari sabtu.

Mahfud MD Dukung KPK

Meskipun begitu, ternyata Prof Mahfud MD, selaku pakar hukum tata Negara mengkritik tindakan DPR, karena dianggap tidak tahu mengenai peraturan pengajuan angket. Kejadian itu dianggap bertentangan dengan Pasal 77 ayat (3) UU MD3. Menurut pernyataan Mahfud, KPK bukanlah sebuah lembaga pemerintahan atau eksekutif.

Mahfud MD menjelaskan, “ Pemerintah memiliki artian yang luas, yaitu melingkupi semua lembaga Negara dan artian sempit, hanya eksekutif. Di UUD Negara kita pemerintah hanya eksekutif. Berdasarkan penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang dapat diangket oleh DPR adalah pemerintah dan lembaga pemerintah non kementerian, dan KPK bukan pemerintah. Hal tersebut dijelaskan oleh Mahfud pada hari sabtu lalu tanggal 29 April 2017.

Tak hanya itu, Mahfud juga menambahkan kalau pihak KPK tak perlu menghiraukan angket yang diajukan oleh DPR. Dan menurutnya, KPK dipersilahkan untuk membuka hasil penyelidikan dan penyidikan di pengadilan.

“KPK terus berjalan saja sesuai dengan hak yang juga telah dijamin oleh undang-undang untuk tidak membuka hasil penyelidikan dan penyidikan, kecuali di depan pengadilan. Mengenai angket DPR dibiarkan saja jalan terus, tapi KPK juga dapat jalan lebih kencang. Angket DPR tidak perlu dipusingkan, itu urusan remeh. Ayo KPK! Silahkan saya DPR menyelidiki KPK dengan hak angket”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *