Fraksi Tolak Hak Angket Sebaiknya Konsisten

Berita mengenai hak angket yang dilayangkan DPR terhadap KPK, masih menjadi polemik. Di tengah banyaknya kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK, ternyata DPR malah mengeluarkan hak angket. Meskipun begitu, ternyata masih ada fraksi yang menolak pengajuan hak angket terhadap KPK. Pihak KPK mengkhawatirkan bahwa adanya pengajuan hak angket itu, akan memberikan gangguan pada proses-proses hukum yang sedang ditangani.

 

Ada 6  Fraksi Tolak Hak Angket

Febri Diansyah, selaku juru bicara KPK menegaskan, “Kami perlu mencermati lebih lanjut, terutama pada fraksi yang telah menyatakan penolakannya, agar tetap konsisten menolak”. Hal itu diungkapkan Febri di Gedung KPK Jakarta pada senin 1 Mei 2017 lalu. Tak hanya itu saja, Febri juga mengatakan kalau, di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), hak angket dapat digunakan untuk penyelidikan, untuk kebijakan pemerintah yang penting, strategis dan berdampak luas, serta kepastian terlaksananya undang-undang oleh pemerintah.

Seperti yang diketahui, kalau hak angket yang tengah dilayangkan oleh DPR, memiliki tujuan untuk mendesak KPK, agar mau membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani. Miryam merupakan seorang anggota DPR yang sekarang ini telah dinobatkan menjadi tersangka pemberian keterangan  palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.  Febri menambahkan, “ Jika ada bukti yang dipublikasikan di luar proses hukum bandar togel sgp yang sedang berjalan, maka tentu saja memiliki resiko yaitu mengganggu kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Perlu adanya pembedaan antara ranah penegakan hukum dan ranah politik”.

Memang sidang paripurna DPR untuk menyetujui usulan adanya hak angket yang dilayangkan kepada KPK, telah diputuskan oleh wakil ketua DPR, Fahri Hamzah pada hari jumat 28 April lalu. Ketika itu, terdapat 26 orang anggota DPR dari 8 fraksi yang menyetujui usulan hak angket tersebut. Walaupun demikian, ternyata ada juga fraksi yang menolak hak angket dan akan melakukan penarikan tanda tangan anggotanya pada usulan hak angket. Terdapat enam fraksi yang menunjukkan penolakannya adalah Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PAN dan PPP.

Refly Harun : Pelaksanaan Hak Angket Cacat Hukum

Hal itu mendapatkan tanggapan dari Refly Harun, yang merupakan pengamat hukum tata Negara. Menurutnya, fraksi di DPR yang melakukan penolakan, semestinya mengajukan pembatalan terhadap hak angket tersebut. Karena bila tidak dilakukan pembatalan, hak angket itu bisa terus berjalan.

“Menurut saya, semestinya fraksi yang menolak hak angket mengusahakan pembatalan penggunaan hak angket di sidang paripurna setelah masa reses ini. Mereka dapat mengajukan surat pembatan ke Bamus, kemudian ke pimpinan setelah dilakukan pembahasan di Bamus, lalu diputuskan dalam sidang paripurna, apakah hak angket tersebut tetap inging dilanjutkan atau tidak”. Pernyataan tersebut disampaikan Refly pada hari kamis malam, 4 Mei 2017.

Tak hanya itu saja, Refly juga menuturkan kalau pelaksanaan hak angket KPK tersebut cacat hukum, karena hak angket tidak pas diterapkan ke KPK. Selanjutnya, pada proses pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Fahri Hamzah, selaku Ketua DPR, menurut Refly juga tidak sesuai, karena rapat sudah ketuk palu, padahal belum ada musyawarah mufakat. Padahal seharusnya, bila belum ada musyarawarah mufakat, sebaiknya dilaksanakan voting.

Refly menjelaskan kalau tindakan yang dilakukan oleh Fahri Hamzah, saat memimpin sidang paripurna tersebut, seharusnya dilaporkan ke dewan etik DPR, sebab semestinya seorang pemimpin sidang tidak memihak pada salah satu kubu, tapi bersikap netral.

Berdasarkan pernyataan Refly, ternyata ada dua hal yang bisa membatalkan hak angket, yaitu melakukan pembatalan dari sidang paripurna lagi dan pengadilan.

Penetapan Hak Angket DPR Terhadap KPK Dikritik ICW

KPK memang beberapa waktu ini sedang menangani kasus besar yang melibatkan banyak orang, yaitu e-KTP. Seperti yang diketahui bahwa dana untuk e-KTP dikorupsi oleh banyak pihak sebesar 2,3 triliun dari total dana 5,9 triliun. Setelah belum lama ini, Novel Baswedan yang merupakan penyidik KPK, disiram air keras oleh orang tak dikenal. Pihak DPR juga mengajukan hak angketnya terhadap KPK. Hal itu tentu saja mendapatkan kritikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Donal Fauzi, seorang peneliti ICW, sangat kuat kemungkinan dari hak angket berhubungan dengan kasus raksasa yang sedang ditangani oleh KPK.

Hak Angket : DPR Ingin Lindungi Seseorang

Menurut Fariz, “ bagaimanapun juga kasus e-KTP telah diselidiki oleh KPK, dalam persidangan e-KTP juga telah memanggil saksi-saksi. Dalam kasus e-KTP juga telah dilakukan penekanan. Angket memang tak dapat dilepaskan dari perjalanan dalam kasus e-KTP”. Hal tersebut diungkapkannya, setelah menjadi pembicara di acara ‘ Polemik Meriam DPR untuk KPK’ di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, pada sabtu 6 Mei 2017. Memang selama persidangan kasus e-KTP, telah memanggil beberapa orang saksi. Dan yang mengagetkan, Fariz mengungkapkan kalau hak angket KPK ditujukan untuk melindungi seseorang, meskipun dia tidak ingin menyebutkan namanya.

Faris menjelaskan, bahwa “ Saya tidak ingin menyebutkannya. Silahkan publik menyimpulkan sendiri. Dengan hak angket, pasti akan ada orang yang dlindungi”. Seperti yang diketahui, kalau Masinton Pasaribu, yang merupakan politikus dari fraksi PDIP lah yang memiliki ide atau sebagai inisiator hak angket terhadap KPK tersebut. Dia mengatakan kalau angket itu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap KPK dan tidak masuk ke ranah perkara.

Masinton menjelaskan, “ Kita tidak akan masuk ke ranah yudisial. Seolah terlihat bahwa DPR akan melakukan penyelidikan terhadap perkara yang ditangani KPK. Kami ingin KPK sesuai SOP atau belum. Kami tidak masuk ke ranah hukum. Tugas DPR adalah melakukan pengawasan Judi online ke KPK dan tidak masuk ke ranah perkara”. Hal itu diungkapkan Masinton saat diskusi yang dilaksanakan di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Mei, hari sabtu.

Mahfud MD Dukung KPK

Meskipun begitu, ternyata Prof Mahfud MD, selaku pakar hukum tata Negara mengkritik tindakan DPR, karena dianggap tidak tahu mengenai peraturan pengajuan angket. Kejadian itu dianggap bertentangan dengan Pasal 77 ayat (3) UU MD3. Menurut pernyataan Mahfud, KPK bukanlah sebuah lembaga pemerintahan atau eksekutif.

Mahfud MD menjelaskan, “ Pemerintah memiliki artian yang luas, yaitu melingkupi semua lembaga Negara dan artian sempit, hanya eksekutif. Di UUD Negara kita pemerintah hanya eksekutif. Berdasarkan penjelasan pasal 79 ayat (3) UU MD3, yang dapat diangket oleh DPR adalah pemerintah dan lembaga pemerintah non kementerian, dan KPK bukan pemerintah. Hal tersebut dijelaskan oleh Mahfud pada hari sabtu lalu tanggal 29 April 2017.

Tak hanya itu, Mahfud juga menambahkan kalau pihak KPK tak perlu menghiraukan angket yang diajukan oleh DPR. Dan menurutnya, KPK dipersilahkan untuk membuka hasil penyelidikan dan penyidikan di pengadilan.

“KPK terus berjalan saja sesuai dengan hak yang juga telah dijamin oleh undang-undang untuk tidak membuka hasil penyelidikan dan penyidikan, kecuali di depan pengadilan. Mengenai angket DPR dibiarkan saja jalan terus, tapi KPK juga dapat jalan lebih kencang. Angket DPR tidak perlu dipusingkan, itu urusan remeh. Ayo KPK! Silahkan saya DPR menyelidiki KPK dengan hak angket”.